Ketakutan Publik Mengenai Amnesti Pajak

amnesti pajak pekerja kelas menengah

Masyarakat pekerja kelas menengah mulai bingung dan merasa terinmidasi dengan amnesti pajak. Mereka menerima surat imbauan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dirinya memanfaatkan amnesti pajak.

Pekerja kelas menengah ini memposting, surat tersebut ke jejaring sosial, di tambahai dengan ungkpan kebingunan, kecemasan dan ketakutan. Selama ini mereka merasa sudah menjadi wajib pajak (wp) yang baik. Mereka yang umumnya hanya berpenghasilan tunggal yaitu dari gaji penggawai. Pajak penghasilan (PPh) langsung dipotong oleh kantor.

Dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak, mereka melampirkan bukti potong PPh yang dikeluarkan oleh kantornya. Dan selama bertahun-tahun tak pernah masalah. Tidak pernah ada teguran kurang bayar pajak, tau kekeliruan dalam pengisian formulir SPT. Karenanya mereka merasa sudah melaksanakan kewajiban membayara pajak dengan benar.

Datangnya surat imbauan mengikuti program amnesti pajak tersebut, tak hanya mengejutkan tapi memabuat bingung dan panik. Mereka merasa terintimidasi, seolah dipojokan sebagai bagian orang yang sengaja menyembunyikan hartnaya, dan diminta meminta melakukan pengampunan pajak.

Mereka meminta saran di jejaring sosial apa yang harus dilakukan? beberapa orang mencoba mengingatkan, jangan-jangan saat melaporkan SPT, lupa tidak memasukkan harta seperti rumah, mobil, deposito, tabungan atau pun hutang.

Secara terus terang, banyak yang menyatakan dalam membuat SPT, mereka memang tidak memasukan aneka harta yang dimiliki. Argumentnya, tanah, rumah, dan mobil setiap tahun sudah dibayar pajaknya tersendiri. begitupun deposito dan tabungan, penghasilan bunganya sudah otomatis dipotong oleh bank?

Mereka mengira SPT hanya untuk laporan pajak penghasilan semata, tidak seperti Laporan harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang mesti menyertakan seluruh harta dan hutangnya. Ternyata setelah program amnesti pajak berjalan, mereka baru sadar bahwa laporan SPT tak jauh dari LHKPN. Artinya  selama ini mereka alpa saat melaporkan SPT.

Lalu apakah alpa memasukan harta, sama artinya dengan menyembunyikan harta? lalu mereka wajib mengikuti program pengampunan pajak?

Pertanyaan selanjutnya, apakah mengoreksi SPT dengan memasukkan harta yang alpa dilaporkan pada SPT sebelumnya, juga mesti ikut amnesti pajak dengan konseskuensi membayar yang tebusan atas harta tersebut? apakah mengoreksi SPT tidak cukup dengan menu pembetulan SPT seperti yang tertera dalam pajak oneline?

Semua kebingungan masyrakat perkerja kelas menengah ini, menunjukkan ada sesuatu yang belum tersentuh dalam pelaksanaan sosialisasi amnesti pajak. Meski wacana pengampunan pajak ini sudah merebak 2015, namun praktinya memang terkesan sangat minim sosialisasi.

Sumber: Beritagar.id

Amnesti Pajak

Apa sih Amnesti Pajak? Amnesti Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Terus siapa saja sih yang dapat memanfaatkan amnesti pajak ini? sesuai dengan pengertianya amnesti pajak maka semua orang yang berkewajiban bayar pajak dapat memanfaatkan amnesti pajak ini.

Nb: Bagi wajib pajak yang sedang dalam penyedikan tidak bisa mengikuti amnesti pajak, dalam proses pengadilan, dan menjalani hukuman.

Bagaiman cara memanfaatkan amnesti pajak?

Bagi wajib pajak bisa datang ke kantor pelayanan pajak (kpp) terdaftar untuk mendapatkan info mengenai amnesti pajak, jika sudah datang ke KPP terdaftar akan diberikan penjelasan oleh konsultan pajak dan kemudian akan dijelaskan bagaimana proses jika ingin memanfaatkan amnesti pajak.

Besaran tarif tembusan jika wajib pajak memanfaatkan amnesti pajak  sbb:

2% (1juli 2016 sd 30sept 2016) – 3% (1okto2016-31des 2016)- 5% (1 jan2017-31maret2017)Deklarasi dalam negeri

4%(1juli2016-30sept2016) – 6%(1okto2016-31des2016) – 10%(1jan2017-31maret 2017)Deklarsi luar negeri

0,5%(1juli2016-31maret2017) UMKM dengan deklarasi nilai harta s.d 10 Milyar.

2% (1 juli2016-31maret 2017) UMKM dengan deklarasi nilai harta > 10 Milyar.

Harta: akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud, maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Hutang: jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

Jika wajib pajak memanfaatkan amnesti pajak ini pajak tahun terdahulu akan di hapus dan tidak kena sanksi. Misalkan jika wajib pajak dari tahun 2010 tidak pernah bayar pajak dan hendak ingin mengikuti amnesti pajak ini hanya mengisi formulir pengajuan dan memberikan laporan tahunan wajib pajak tahun 2015, untuk 2010-1014 tidak dhitung jika mengikuti amnesti pajak ini.

Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta

Negara Indonesia mempunyai beragam ragam budaya dalam hal ini idustri musik, kita lihat saja di tv, radio sudah banyak lagu-lagu yang kita dengar. Dalam sebuah lagu terdapat sebuah lyrics dimana lyrics ada yang menciptakan, nah dari sini kita bisa melihat adanya suatu hak seorang pencipta.

Hak cipta merupakan hak ekslusif (hak moral dan hak ekonomi) bago pencipta maupun pemegang hak cipta, sehingga kepadanya di berikan hak melarang orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa seizin pencipta. Seseorang yang mempergunakan hak ekonomi orang lain tanpa seizin seorang pencipta merupakan pelanggaran hukum.

Oleh karena itu untuk menjaga hak ekslusif pencipta di butuhkan suatu lembaga yang bisa mengurus setiap penggunaan hak cipta orang lain baik itu yang sudah punya izin maupun yang belum punya izin.

Maka dari itu adanya Lembaga manajemen Kolektif Hak Cipta, dimana lembaga ini bertugas mengelola hak ekonomi seorang pencipta dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Di Indonesia sendiri sudah terbentuk lembaga manajemen kolektif hak cipta yaitu:

  1. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)
  2. Wahana Musik Indonesia (WAMI)
  3. Royalti Anugrah Indonesia (RAI)

Di Indonesia lembaga manajemen kolektif hak cipta yang sudah mempunyai izin operasional adalah YKCI,WAMI,RAI selain ketiga ini harus di lihat langsung ke Ditjen HKI.

 

Perbedaan Karaoke Hall, Karaoke Keluarga, dan Karaoke Executive (Dewasa)

Dalam dunia karaoke yang identik dengan karaoke yang didalamya dilayanan oleh pendamping dalam bernyanyi yaitu Lady Companion (LC)  maka dari itu segmen ini identik dengan custumer yang mempunyai ekonomi yang sudah mapan.

Karaoke sebenarnya ada tiga varian di dalam penentuan tairf Royalti yaitu:

  1. Karaoke Hall
  2. Karaoke Keluarga
  3. Karaoke Executive

Dari ketiga kategori karaoke di atas mempunyai segmen pasar yang berbeda.

Karaoke Hall adalah tempat yang dimana suatu ruangan atau tempat usaha ada service karaoke, misalnya seperti rumah makan yang meyediakan layar ditempat makan tersebut dan kita bisa bernyanyi atau mendengarkan lagu.

Karaoke Keluarga adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi oleh musik dan teks lyrics ditunjukan pada layar televisi dan tidak ada pemandu di dalam karaoke keluarga.

Karaoke Executive adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi oleh musik dan teks lyrics ditunjukkan pada layar televisi dan didalamnya ada pemandu baisa disebut lady Companion (LC).

Dari ulasan diatas semoga menjadi lebih mengerti kita akan dunia karaoke dimana karaoke yang identik dengan hal yang negatif pada nyatanya banyak hal yang positif didalamnya karena karaoke mempunyai beberapa kategori.

KP3R Hak Terkait

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait atau disebut LMKN Hak Terkait membentuk sebuah lembaga Koordinator Pelaksana Penarikan Dan Penghimpunan Royalti disebut KP3R Hak Terkait dimana tugasnya sesuai namnya menarik, menghimpun dan memberikan hak kepada yang mempunyai hak.

KP3R didelegasikan kepada Sentra Lisensi Musik Indonesia atau disebut SELMI dimana di Lembaga manajemen kolektif terdapat 3 LMK Hak terkait yaitu ARDI,SELMI, dan PAPPRI.

Sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta Tahun 2014 bagi para user (pengguna) yang menggunakan sebuah karya baik itu performaming dll yang masuk Hak Terkait harus membayar jika didalamnya terdapat sebuah usaha komersil.

Bagi para penerima hak terkait jika ingin memperoleh haknya harus bergabung di LMK Hak terkait yaitu SELMI,ARDI, dan PAPPRI.

 

KP3R Hak Cipta

Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti atau disebut KP3R dimana tugas KP3R adalah sesuai namanya sebagai koordinator pelaksana penarikan dan penghimpunan royalti yang digunakan oleh user (pengguna).

KP3R Hak Cipta sendiri di delegasikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yaitu WAMI  dimana LMK Hak Cipta ada 3 yaitu KCI,WAMI, dan RAI.

Seiring berjalan waktu banyak karya cipta terutamanya untuk musik yang digunakan sebagai hiburan dan dimana hiburan tersebut mengambil sebuah keutungan misalnya sebuah Karaoke dimana di database terdapat ribuan lagu yang siap di putar oleh custumer.

Dari database lagu tersebut jika dimainkan maka akan muncul yang namanya Royalti karena sebuah karaoke adalah sebuah usaha komersil dan harus bayar royalti sesuia ketentuan UU Hak Cipta tahun 2014 dan Keputusan Menteri Kemenkumham.

KP3R Hak Cipta ini sesuai namanya yaitu memungut Royalti dan mendistribusikan kepada yang mempunya hak, dan bagi para Pencipta jika ingin memperoleh haknya maka bergabunglah dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hak cipta.

 

 

Istilah atau pengertian usaha di bidang Pariwisata

Dari sekian banyak usaha di bidang pariwisata dibawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian usaha yang dibidang kepariwisataan.

Usaha adalah setiap setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Usaha Pariwisata adalah usah penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukkan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertujukkan seni.

Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual  dan fiasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampi dengan atau tanpa pramuria.

Panti Pijet adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacaram-macam atraksi.

Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

Jasa Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertujukkan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

Tanggal Pendaftaran usaha Pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.

Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang berisi hal-hal yang menurut peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.

Tanda daftar usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantim di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

Dari penjelasan di atas setiap jenis usaha dimasukan sesuai kategori masing-masing.

Standart Usaha Karaoke

Setiap usaha pasti punya standart yang wajib dipenuhi agar usaha berjalan dengan baik dari segi manajemen, perizinan dll.

Standart Usaha Karaoke melipuilti:
Aspek Produk
Ruang menyanyi
Fasilitas Penunjang
Kelengkapan Bangunan
Aspek Pelayanan
Prosedur Operasional standart (sop)
Aspek Pengelolaan
Organisasi
Manajemen
Sumber daya manusia (sdm)
Sarana dan Prasarana

Sari ketiga aspek tersebut harus memenuhi kreteria agar usaha karaoke bisa mendapatkan sertifikasi usaha.

Untuk aspek produk misalanya ada ruang menyanyi dari unsur luas ruangan, penyejuk udara, tempat duduk , meja, kaca kontrol,daftar lagu,sistem dan perangkat,layar monitor harus memenuhi standart yang telah ditetapkan oleh Kementerian pariwisata ini merujuk peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 16 tahun 2014 tentang standart usaha karaoke.

Untuk aspek lain juga harus sesuai dengan permen.

Semoga dengan dibentuknya standart usaha karaoke ini kedepan para pengusaha bisa memajukan usahnya khususnya dibidang karaoke karena sudah mengerti akan aturan bahwa standart karaoke sudah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pariwisata.

Tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Tugas LMKN menurut ps.6 Permenkumham No.29 tahun 2014 adalah:

  1. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik
  2. Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik
  3. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK
  4. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada dibawah koordinasinya
  5. Menetapkan sistem dan tata cara perhintungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepad LMK
  6. Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, pemegang hak Cipta, dan pemilik hak terkait
  7. melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan hak terkait
  8. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) lembaga manajemen kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta, dan kepetingan Pemiliki Hak Terkait.

Lembaga manajemen kolektif nasional itu adalah(pasal 89 UU No.28/2014):

  1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta
  2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional HakTerkait

Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait. LMKN Hak Cipta dan LMKN Hak Terkait memiliki kewenangan untuk menarik,menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari pengguna yang bersifat komersial.

Dalam menghimpun LMKN Hak Cipta dan LMKN Hak Terkait wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak. Masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Dalam melaksanakan kewenangan LMKN, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis yang berada di bawah Koordinasinya.

 

Untuk Karaoke Indonesia