Lembaga Manajemen Kolektif

oleh

karaoke indonesia

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirbala yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. (ketentuan Umum ps 1 (6) Permenkumham No. 29 Tahun 2014).

Lembaga Manajemen Kolektif yang telah memperoleh izin operasional

  1. KCI        (Karya Cipta Indonesia)
  2. WAMI (Wahana Musik Indonesia)
  3. RAI        (Royalti Anugrah Indonesia)
  4. SELMI  (Sentra Lisensi Musik Indonesia)
  5. PAPRI  (Persatuan Artis Pemusik Indonesia)
  6. ARDI  (Artis Dangdut Indonesia)

Lembaga Manajemen Kolektif menarik dan menghimpun dari pengguna dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dan pengguna hak cipta dan hak terkait membayar imbalan melalui LMK.

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik Hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Syarat Pendirian LMK ( ps.2 Permenkumham No.29 Tahun 2014):

  • Berbentuk badan hukum indonesia yang bersifat nirbala
  • Mendapatkan kuasa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti
  • Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 orang untuk Lembaga Manejemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau obyek Hak Cipta lainnya
  • Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Rpyalti kepada pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Ha terkait
  • Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan Mendistribusikan Royalti

Untuk proses permohonan pihak DJHKI memeriksa persyaratan sesuai atau tidak jika sesuai dengan persyaratan di atas akan diumumkan sekurang-kurang 14 hari setelah permohonan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *